OC Kaligis Surati Anies Baswedan Minta Copot Bambang Widjojanto

oleh

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan diminta untuk meninjau ulang keputusannya mengangkat Bambang Widjojanto (BW) sebagai Ketua Komite Pencegahan Korupsi (Komite PK) Pemprov DKI.

Permintaan tersebut dinyatakan pengacara senior Otto Cornelis Kaligis yang saat ini mendekam di tahanan atas kasus dugaan suap hakim PTUN Medan.

Menurut Kaligis, Bambang tidak pantas menempati posisi itu lantaran masih berstatus tersangka kasus rekayasa keterangan palsu di sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2010 lampau.

“Dalam rangka menciptakan clean goverment, hendaknya para birokrat yang diangkat punya latar belakang yang bersih pidana, demi terciptanya penegakan hukum yang bersih dan bebas pidana,” demikian tertulis dalam surat O.C Kaligis bertanggal 5 Januari 2018.

OC Kaligis
OC Kaligis

Surat yang ditujukan untuk Anies Baswedan itu beredar di kalangan wartawan.

Kaligis menjelaskan, meskipun perkara yang membelit BW sudah dideponeer, tetap tidak bisa menghilangkan statusnya sebagai tersangka.

“Semua ahli hukum akan sependapat dengan saya, bahwa deponeer tidak menghilangkan status tersangka Bambang Widjojanto sampai akhir hayatnya,” jelasnya.

Karena status tersangka itu jugalah, kata Kaligis, BW diberhentikan sebagai komisioner KPK. Apalagi banyak catatan penyalahgunaan wewenang yang terjadi selama masa jabatannya selaku komisioner KPK.

Termasuk temuan BPK mengenai penggunaan uang KPK yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

“Pemberhentikannya sebagai tersangka dugaan tindak pidana tidak pernah digugat olen Bambang Widjojanto dan dia sendiri tidak pernah menggugat KPK yang telah memberhentikan dirinya sebagai komisioner,” tegasnya.

Ketua Komite Pencegahan Korupsi (Komite PK) Pemprov DKI, Bambang Widjojanto.

Kemudian, keputusan deponeering BW pun tanpa melalui prosedur yang wajar sesuai dengan keputusan MK Nomor 29/PUU-XIV/2016 yang menyatakan keputusan deponeering harus melalui proses konsultasi dengan DPR, Mahkamah Agung dan Kapolri. Proses ini dinilainya tidak dilalui oleh Kejagung.

“Menjadi pertanyaan disaat pemerintah giat-giatnya memberantas korupsi dan kejahatan, Anda (Anies, red) mengangkat tersangka yang merekayasa keterangan saksi-saksi di MK segbagai pemimpin pegiat anti korupsi di Pemerintahan Bapak Gubernur. Apakah pantas seseorang yang berlatarbelakang pidana yang dideponeer dan diberhentikan sebagai komisioner KPK kemudian diangkat kembali untuk jabatan penting di DKI?” tulisnya.

“Saya yakin Bapak Gubernur bukan pelindung para tersangkap pidana untuk duduk dalam pemerintahan Bapak yang terkenal bersih, karena Bapak sendiri berhasil diangkat sebagai gubernur karena saya percaya Bapak adalah orang yang jujur yang punya penuh integritas dalam mengantar kami rakyat bapa menuju clean goverment,” jelasnya dalam surat tersebut.

Baca juga: