Hukum, Legislatif, Uncategorized

70 Persen Anggota Dewan Belum Lapor Harta Kekayaan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai, di tahun 2017, kepatuhan pelaporan harta oleh anggota legislatif masih rendah.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, masih banyak anggota legislatif yang belum melaporkan harta kekayaannya. Hal itu berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2017.

Menurut Basaria, tahun ini KPK menerima LHKPN sebanyak 245,815. Di tingkat eskekutif, sebanyak 78,69 persen dari 252.445 wajib lapor LHKPN yang melapor ke KPK.

“Sebanyak 30,96 persen dari 14,144 wajib lapor di tingkat legislatif, sebanyak 94,67 persen dari 19.721 wajib lapor di tingkat yudikatif, dan 82,49 persen dari 29.250 wajib lapor BUMN/BUMD,” ujar Basaria dalam konferensi pers Kinerja KPK di Gedung KPK, Rabu (27/12/2017).

Basaria mengimbau agar setiap penyelenggara negara, baik eksekutif, legislatif maupun lainnya untuk patuh melaporkan harta kekayaan pribadi.

“Selain kepatuhan LHKPN, KPK juga mengimbau penyelenggara negara untuk menolak setiap pemberian gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan,” kata dia.

Terkait dengan pelaporan gratifikasi, Basaria menyebut KPK telah menerima sebanyak 1.685 laporan. 551 di antaranya dinyatakan milik negara, 37 ditetapkan milik penerima dan 278 laporan masih dalam proses penelaahan.

Ads

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan.

“Bila dilihat dari instansi pelapor, BUMN/BUMD merupakan institusi paling banyak yang melaporkan gratifikasi dengan 667 laporan, diikuti kementerian dengan 447 laporan, dan pemerintah daerah dengan 239 laporan,” tandasnya.

Dalam kesempatan itu, KPK juga mengaku terus berupaya memberi pemahaman terkait pentingnya melaporkan harta kekayaan sebagai instrumen transparansi bagi pejabat publik.

“Dalam upaya meningkatkan kepatuhan LHKPN, KPK melakukan inovasi dan upaya menyederhanakan pelaporan LHKPN dengan meluncurkan aplikasi LHKPN elektronik (e-lhkpn),” kata Basaria.

Aplikasi tersebut dapat diakses melalui tautan https://elhkpn.kpk.go.id/.

“Efektif mulai 1 Januari 2018 seluruh wajib LHKPN dapat melaporkan hartanya dengan aplikasi tersebut secara periodik pada 1 Januari hingga 31 Maret setiap tahunnya,” terang Basaria.

Dari 14 jenis dokumen pendukung yang harus dilampirkan, wajib lapor kini hanya perlu melampirkan satu jenis, yakni dokumen kepemilikan harta pada lembaga keuangan. Itu pun cukup disampaikan satu kali saat wajib LHKPN pertama kali melaporkan harta dengan aplikasi e-lhkpn.

Loading...